Industri kelapa sawit Indonesia telah lama menghadapi kritik dan penyangkalan, tuduhan bahwa industri kelapa sawit tidak berkelanjutan, dan perkebunan rakyat dianggap berkontribusi terhadap resiko lingkungan. Menyikapi hal tersebut,pemerintah Indonesia untuk memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit membuat standar keberlanjutan yang disebut ISPO, yang diamanatkan menjadi wajib bagi seluruh perusahaan dan pekebun melalui peraturan presiden nomor 44/2020 dengan tenggang waktu 5 tahun untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, upaya tersebut dihadapkan pada berbagai permasalahan, terutama bagi petani swadaya. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO serta mengidentifikasi pencapaian prinsip dan kriteria ISPO pada perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengukuran skala guttman untuk menganalisis realisasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO serta mengidentifikasi capaian prinsip dan kriteria ISPO. Dari hasil kajian, realisasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO di Kabupaten Tungkal Ilir dari indikator yang tersedia belum terpenuhi dan banyak yang memerlukan perhatian lebih, antara lain pada kriteria legalitas dan pengelolaan pekebun, kriteria kewajiban terkait izin lingkungan, kriteria teknis penerapan budidaya dan transportasi kelapa sawit, dan pada prinsip penerapan transparansi.