Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), merupakan sistem pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang dilakukan secara daring. Kebijakan OSS-RBA telah dilaksanakan sejak tahun 2021 di Indonesia. Pengaplikasian Kebijakan OSS-RBA secara merata penting untuk diketahui, karena berkaitan dengan upaya capaian nasional negara dalam mempermudah proses perizinan berusaha dan menarik investor asing. Bidang usaha perkebunan, khususnya kelapa sawit menjadi sektor penting untuk diperhatikan. Tingginya kontribusi devisa negara yang berasal dari industri tersebut, menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk memberikan kelancaran pada proses perizinan berusaha. Sehingga, kegiatan usaha diharapkan berjalan secara optimal dan mampu berkontribusi bagi keuntungan negara. Kabupaten Ketapang, merupakan salah satu lokasi utama industri kelapa sawit di Kalimantan Barat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi Kebijakan OSS-RBA di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ketapang. Tujuan lainnya, untuk mengidentifikasi faktor pendorong implementasi kebijakan tersebut di dinas terkait. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan pengambilan sampel melalui metode purposive sampling. Model Implementasi Kebijakan George Edward III digunakan sebagai teori untuk menganalisa. George menetapkan empat indikator yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Indikator-indikator tersebut menjadi acuan dalam mengajukan pertanyaan wawancara dan pembuatan kuesioner. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Ketapang sudah berhasil dalam pelaksanaanya. Seluruh indikator yang ditetapkan oleh George telah terpenuhi. Pada Indikator komunikasi, terdapat transmisi informasi yang jelas dan konsisten dari policy maker ke implementor kebijakan dan terhadap pelaku usaha. Sementara itu, pada indikator sumber daya telah terpenuhinya sumber daya peralatan dan wewenang. Untuk disposisi, pelayanan perizinan sudah diberikan dengan ramah, displin, dan tanpa diskriminasi. Terkahir, pada indikator struktur birokrasi, DPMPTSP Kabupaten Ketapang memiliki SOP pelayanan dan kegiatan perizinan. Selain itu, kerjasama yang melibatkan instansi lain dalam perizinan menggunakan OSS-RBA sudah terlaksana dengan lancar.